Kecurangan pemilu, kentut sejenak kemudian lupa

Pemilu legislatif berlalu menyisakan banyak persoalan dan pelanggaran yang akan membayangi pelaksanaan pilpres dan pilkada. Banyak warga dipaksa tidak memilih lantaran tidak ada dalam DPT. Pelanggaran justru dimulai dari penyelenggara pemilu apapun alasannya. Itu pelanggaran berat yang dilakukan KPU dan tidak jelas tindakan hukumnya. Kenyataan serupa juga terjadi pada pelanggaran yang dilakukan peserta pemilu dalam hal ini partai dan caleg. Tidak jelas tindakan hukumnya atau boleh dibilang terlalu ringan sanksinya.

Pelanggaran lain dilakukan partai, caleg dan timnya. Pelanggaran paling nyata dan dirasakan masyarakat adalah pemasangan atribut kampanye melanggar ketentun dan keindahan lingkungan. Itupun juga tidak ada hukuman tegas sebagai sebuah pelanggaran. Maksimal hanya diturunkan paksa. Warga rugi karena banyak pohon mereka dipaku untuk menempelkan gambar dan kadang bahkan tanpa meminta ijin pemiliknya. Pohon menjadi cacat karena ada paku di sana yang tentu mengurangi kualitas pohon itu dan menyulitkan proses penggergajian. Pelanggaran lebih parah lagi adalah money politik. Caleg sudah mabuk ingin menang dan rakyat mabuk duit sehingga money politik terjadi. Transaksinya dilakukan terang-terangan dan antar caleg bersaing harga. Ada yang diwujudkn sumbangan kas suatu organisasi,sumbangan material, sumbangan perlengkapan pesta, ada pula yang diberikan kepada orang per orang. Tetapi hal ini juga tidak ada tindakan nyata karena alasan teknis hukum, tidak ada buktinya. Tentu saja tidak ada buktinya lha wong panwas sengaja pulang awal ketika ada pertemuan caleg dengan konstituenya, dan mana ada money politik pake kuintansi. panwas kadang merasa ewuh sendiri. Apalagi dalihnya sumbangan. Mau tegas bayarannya juga tidak seberapa. parahnya lagi aparat panwas terlalu sedikit. Pelanggaran-pelanggaran diatas menjadi indikasi bahwa banyak caleg tidak memiliki etika moral politik yang memadai sehingga demi kemenangan kemudian melanggar aturan dan etika moral yang seharunya dijaga. Karena caleg juga tahu pelanggaran-pelanggaran semacam itu ibarat kentut saja, dimana semua oang merasakan baunya tapi bentuk dan warnanya tidak ada. Semua orang mengakui dan banyak yang mengalami tapi sulit membuktikannya. Inilah susahnya kalau sistem hukum lebih melandaskan formalitas daripada substansi keadilan itu sendiri. Hukum justru dikebiri oleh prosesnya sehingga spiritnya mati. Presiden mengatakan dalam pidatonya bahwa pada pemilu 2009 ini ada sekian ribu pelanggaran, sekian ratus yang sudah di tangani, sekian kasus yang sudah dijatuhkan putusan hukum dan sekain lagi yang dalam proses penyidikan. Ayo tebak saudara-saudara, kira-kira itu berapa persen dari realitas sesungguhnya? Pemilu masih belum selesai dan akan ada pemilu-pemilu selanjutnya. Akankah pelanggaran pemilu seperti kentut, yang bikin heboh sejenak habis itu dilupakan?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: