Pemilu: apa yang bisa diharapkan

Apalagi yang bisa diharapkan dari sebuah pemilu legislatif. Pemerintah selaku penerima mandat rakyat telah gagal memfasilitasi penyelenggaraan pemilu legislatif 2009 ini. KPU telah gagal menyusun DPT sehingga ribuan orang dipaksa menjadi golput. Partai politik yang seharusnya melakukan pendidikan politik sehingga menghasilkan kader progresif untuk diajukan sebagai wakil rakyat telah kalah oleh kekuatan uang dan jual-beli suara. Karir di partai politik sirna oleh caleg berkantong tebal. Rakyat yang seharusnya paling berkepentingan dengan pemilu dalam rangka memilih wakil mereka di parlemen justru terseret pada lingkaran orang-orang yang mabuk kekuasaan dan kemenangan. Transaksi dan jual beli suara tak terelakkan. Yang tidak dapat uang akhirnya memilih untuk tidak memilih.
Pemerintah justru tidak mau disalahkan atas carut marutnya pelaksanaan pemilu kali ini. Mereka melempar kesalahan pada KPU, dan bahkan rakyat yang tidak mau cek DPS yang sudah di tempel di kelurahan atau balai desa. Padahal nyatanya sosialisasi dari  pemerintah juga sangat minim dan jelas tidak mencukupi. Rakyat tidak semua tahu bahwa ada DPS di tempel di kantor kelurahan. KPU lupa bahwa luas kelurahan apalagi desa itu beda dengan luar kantor dan pekarangan kantor KPU. KPU juga lupa bahwa beaya komunikasi indonesia termahal di dunia sehingga informasi tidak bisa segera sampai dengan murah.
Pada bagian lain pemerintah dan KPU seharusnya ingat bahwa pemerintah sudah mendapatkan mandat dan kedaulatan dari rakyat untuk melaksanaan penyelenggaraan negara termasuk pemilu. Kalau rakyat ada waktu dan sempat mengecek DPS itu syukur. Tapi rakyat tidak wajib hukumnya mengecek karena penyelenggaraan pemilu adalah tugas dari pemerintah yang dilaksanakan KPU. Jadi pemerintah melakukan satu kesalahan besar kedua kalinya ketika mengelak dari kesalahan dan balik menyalahkan rakyat yang tidak mengecek DPS. Pemerintah dan KPU telah di bayar dengan uang rakyat untuk menyelenggarakan pemilu, sedangkan rakyat telah memenuhi kewajibannya selaku warga negara yaitu membayar pajak.

Partai politik
Kegamangan juga muncul ketika melihat parpol saat ini. Parpol menafikan pendidikan dan penguatan  politik atas konstituennya sehingga massanya sulit untuk solid. Massanya banyak yang mengambang dan lemah secara politik. Akibat dari hal ini adalah minimnya kader partai yang progresif dan paham akan fungsi partai politik serta peran partai politik dalam percaturan politik lokal dan nasional. Partai menjumpai konstituennya hanya ketika hendak ada pemilu baik pemilu legilatif ataupun pilkada.
Dampaknya tragis. Kader yang muncul ke permukaan sebagai calon legislatif bukan hasil dari pendidikan dan penguatan politik yang dilakukan partai, namun kemudian didominasi orang-orang yang pengin berkuasa dan memiliki uang. Fungsi dewan perwakilan rakyat sebagai kontrol terhadap jalannya pemerintah, pembuat aturan /legislasi, dan budgetting terlupakan. Dan memang bukan itu syarat untuk menjadi seorang anggota dewan peerwakilan rakyat. akhirnya jual beli suara tak terelakkan. Dan banyak caleg stress karena telah mengeluarkan uang banyak untuk beaya kampanye namun tidak meraih kursi. Ketahuan akhirnya siapa mereka sebenarnya.
Akibat tragis selanjutnya kemudian menimpa kader partai yang miskin. bertahun-tahun meniti karir dan mengabdi di partai akhirnya harus merelakan kesempatan untuk menjadi wakil rakyat dan pembawa aspirasi partai dan direbut oleh orang baru yang kadang-kadang tidak tahu (sejarah) partai dan politik, tapi punya uang dan bisa meraih suara yang cukup untuk mendapatkan kursi.

Rakyat bagaimana
Pemilu seharusnya menjadi media bagi rakyat untuk menentukan siapa wakil yang akan memperjuangkan aspirasi mereka di DPRD. Pilihan yang baik apabila orang yang mereka pilih jadi serta bisa dan mau memperjuangkan aspirasi dan hak mereka sebagai warga negara. Pilihan jelek adalah ketika orang yang mereka pilih kemudian tidak mau memperjuangkan aspirasi rakyat pemilihnya. Lebih celaka lagi kalau kemudian orang yang mereka pilih melakukan korupsi, sering mangkir rapat, dan justru menghambur-hamburkan uang rakyat. Pilihan bahkan mencelakakan ketika orang yang mereka pilih tidak berpihak pada rakyat tapi justru berpihak pada pemilik modal dan uang sehingga setiap aturan yang mereka putuskan sangat merugikan kehidupan rakyat.
Intinya bahwa esensi pemilu sudah lama dilupakan sebagian besar rakyat dan sebagian lain belum juga memahaminya. Ada yang pesimis pemilu bisa membawa perubahan karena selama ini ada pemilu keadaan hanya begitu-begitu saja. Rakyat tetap susah dan kehidupan justru semakin sulit. Wakil mereka di DPRD dan DPR hanya berfoya-foya serta sibuk memperkaya diri.
Sebagian yang lain berpandangan bahwa menjadi anggota DPR dan DPRD adalah serupa dengan profesi lainnya. Menjadi anggota dewan berarti memiliki pekerjaan baru. sama dengan orang menjadi bupati atau kades. Rakyat hanya jadi alas untuk meraih kesuksesan hidup mereka. Sehingga rakyat pada merasa tertipu dan dibodohi sehingga mereka tidak menganggap pemilu itu penting.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: